WALI NAGARI

Kedudukan

Wali Nagari berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Nagari yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Tugas dan Fungsi

1. Wali Nagari bertugas menyelenggarakan Pemerintah Nagari, melaksanakan pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat Nagari.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Nagari memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari; 
2. Pelaksanaan pembangunan;
3. Pembinaan kemasyarakatan;
4. Pemberdayaan masyarakat; dan
5. Penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Wewenang 

1. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
2. Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Nagari;
3. Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari;
4. Menetapkan Peraturan Nagari;
5. Menetapkan APB Nagari;
6. Membina Kehidupan Masyarakat Nagari;
7. Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Nagari;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Nagari serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat Nagari;
9. Mengembangkan sumber pendapatan Nagari;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Nagari;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengoordinasikan pembangunan Nagari secara partisipasif;
14. Mewakili Nagari didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKRETARIS NAGARI

Kedudukan 

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.

Tugas 

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Fungsi

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor. Berikutnya yang harus dipersiapakan yaitu penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran. Berikutnya yaitu verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa. Berikutnya yaitu menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

KASI PEMERINTAHAN

• Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
• Penyusunan rancangan regulasi Nagari;
• Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat Nagari;
• Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan tingkat Nagari;
• Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi pertanahan tingkat Nagari;
• Penataan dan pengelolaan wilayah;
• Pendataan dan pengelolaan profil Nagari;
• Pemantauan kegiatan sosial politik di Nagari;
• Penyusunan Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Nagari, Laporan Keterangan Penyelengaraan Pemerintahan dan pemberian informasi penyelengaraan Pemerintahan Nagari kepada masyarakat;
• Pelayanan kepada masyarakat;
• Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
• Pemberian saran dan pertimbangan kepada Wali Nagari mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya;
• Pelaksanaan fungsi lain yang akan diberikan Wali Nagari.

KASI KESEJAHTERAAN