TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK LANGSUNG:

1. Mengajukan Informasi Publik secara langsung.
2. Mengisi formulir permohonan dengan menunjukkan identitas diri kepada petugas, menyebutkan informasi yang dibutuhkan serta alasan pengajuan.
3. Menerima tanda bukti permohonan.
4. Menerima tanda terima informasi publik.
5. Permohonan Download disini : https://bit.ly/4d3W9Ly

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK ONLINE

1. Mengisi Formulir Permohonan online pada Link https://bit.ly/4kHnEPc
2. Menerima tanda bukti permohonan pada email pemohon, dan atau dapat dilihat pada Dashboard https://bit.ly/45o7FPt 
3. Menunggu informasi dari petugas melalui email atau Nomor HP / WhatsApp Pemohon. 

BIAYA :

• Untuk Mendapatkan salinan informasi bersifat melihat/membaca/mendengarkan/mencatat dan Atau Softcopy, Tidak dipungut biaya.
• Untuk Mendapatkan salinan informasi (hardcopy) dipungut biaya sebesar Rp.500,-/Lembar
• Tersedia jasa pengalihan media informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pemohon dan fasilitas.
• Peraturan Wali Nagari terkait Biaya, dapat dilihat pada link berikut (Lihat disini...!!!)

WAKTU PELAYANAN

HAK PEMOHON INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dinyatakan bahwa :

1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Setiap Orang berhak:
• Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
• Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
• Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
• Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
4. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Pasal 5 Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dinyatakan bahwa :

1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.